“Dalam industri keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang memiliki peran penting sebagai pengawas. Agar Anda tidak salah memahami fungsi lembaga yang terbentuk sejak 2011 ini, ada banyak fungsi dan wewenang OJK yang penting untuk dipahami.”
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang berperan penting dalam mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. Ada banyak fungsi dan wewenang OJK yang perlu Anda ketahui.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga ini didirikan pada tanggal 21 Juni 2011 sebagai respon atas berbagai krisis keuangan global yang terjadi pada saat itu.
Pembentukan OJK bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor keuangan di Indonesia. Salah satu wewenang OJK yaitu mengawasi semua kegiatan di sektor keuangan, termasuk perbankan.
Maka dari itu, penting bagi Anda untuk memilih lembaga keuangan yang telah terdaftar secara resmi dan diawasi oleh OJK seperti CIMB Niaga yang merupakan perbankan berizin dan diawasi oleh OJK. CIMB Niaga juga merupakan Peserta Penjaminan LPS yang menawarkan produk tabungan, kartu debit, kartu kredit, KPR, dan beberapa produk keuangan lainnya.
Untuk lebih memahami fungsi dan wewenang OJK yang berkaitan dengan lembaga keuangan, simak informasi di bawah ini sampai tuntas.
Sebelum membahas apa saja wewenang OJK, Anda perlu mengetahui fungsinya terlebih dahulu. OJK memiliki fungsi utama untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, aman, efisien, dan inklusif.
Fungsi OJK juga bisa dilihat berdasarkan wewenang OJK yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan. Beberapa fungsi khusus OJK adalah sebagai berikut:
OJK bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen dan investor dengan memastikan bahwa perusahaan keuangan yang beroperasi di Indonesia mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan.
OJK berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan.
OJK memiliki peran vital dalam memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Lembaga ini melakukan pengawasan dan pengendalian risiko di sektor keuangan guna mencegah terjadinya krisis sistemik yang dapat berdampak buruk pada perekonomian nasional.
Lembaga OJK memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Sektor jasa keuangan terdiri dari perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.
Baca juga: Memahami Jenis dan Cara Menghitung Bunga Bank
OJK memiliki wewenang yang luas dalam mengawasi dan mengatur seluruh sektor industri keuangan di Indonesia. Wewenang OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini beberapa wewenang OJK yang perlu Anda ketahui:
Wewenang OJK yang pertama yaitu bertanggung jawab dalam hal memberikan izin operasional kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan. Wewenang OJK yang satu ini bukan hanya sebatas memberikan izin saja, melainkan juga mencabut izin operasional apabila lembaga keuangan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.
Bukan hanya sekadar memberikan izin, wewenang OJK selanjutnya yaitu mengawasi setiap lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga pembiayaan non bank lainnya.
Wewenang OJK berhak melakukan pengawasan secara berkala terhadap lembaga keuangan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.
OJK memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengeluarkan regulasi dalam rangka mengatur seluruh sektor keuangan. Wewenang OJK ini memungkinkan mereka untuk merumuskan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur berbagai aspek kegiatan di sektor jasa keuangan.
Regulasi yang menjadi wewenang OJK ini mencakup ketentuan tentang permodalan, likuiditas, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan hal-hal lain yang terkait dengan stabilitas dan kelancaran sektor jasa keuangan.
Wewenang OJK yang berikutnya yaitu berperan dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen, investor, dan lembaga keuangan. Dengan wewenang OJK ini, mereka bisa berusaha untuk mencari solusi yang adil jika terjadi sengketa dengan memihak kepada kepentingan publik.
Wewenang OJK berikutnya berkaitan dengan pengawasan perkembangan industri keuangan dan melakukan evaluasi terhadap perusahaan keuangan yang beroperasi di Indonesia. Dengan begitu, wewenang OJK ini bisa membantu untuk mengidentifikasi potensi risiko dan masalah yang mungkin muncul di masa depan.
OJK juga berhak untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktek yang dapat merugikan masyarakat atau mengganggu kestabilan pasar.
Wewenang OJK lainnya yaitu berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya. Beberapa lembaga tersebut antara lain Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
Dengan wewenang OJK ini, akan tercipta kesinambungan pengawasan dan koordinasi yang efektif dalam mengatur sektor keuangan.
Baca juga: 5 Keuntungan Membuka Tabungan di Bank
Penting untuk diingat bahwa wewenang OJK di atas dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan di sektor jasa keuangan.
Bagi Anda yang mencari lembaga keuangan resmi yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan LPS, CIMB Niaga bisa menjadi pilihannya.
CIMB Niaga merupakan lembaga keuangan bank yang menyediakan produk tabungan, kartu debit, kartu kredit, KTA, hingga KPR konvensional maupun syariah. Bukan hanya sekadar telah diawasi oleh OJK saja, CIMB Niaga menawarkan berbagai keuntungan yang didukung dengan tarif serta biaya yang kompetitif.
Keuntungan lainnya yang Anda dapatkan dengan memiliki produk keuangan CIMB Niaga di antaranya kemudahan akses dan persyaratan dokumennya yang sederhana. Informasi selengkapnya terkait produk keuangan CIMB Niaga lainnya bisa diakses di halaman ini.