22 November 2024

Market review

Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia melebar pada tahun 2024 dibandingkan dengan 2023. Pada September 2024 year-to-date (YTD), defisit neraca transaksi berjalan sebesar USD 7,9 miliar, naik dari defisit 0,8 miliar pada September 2023 YTD. Defisit neraca transaksi berjalan yang melebar pada tahun 2024 disebabkan oleh surplus perdagangan barang yang menurun dan defisit perdagangan jasa yang membesar serta pembayaran dividen/bunga obligasi yang lebih banyak. Surplus perdagangan barang menurun menjadi USD 28,6 miliar dari USD 34,9 miliar; defisit perdagangan jasa meningkat menjadi USD 13,4 miliar dari USD 13,0 miliar; defisit pembayaran dividen/bunga obligasi meningkat menjadi USD 27,4 miliar dari USD 27,0 miliar.

Perkembangan ini potensial mendorong naik defisit neraca transaksi berjalan Indonesia di tahun 2024 menjadi sekitar 0,8% dari PDB dari 0,2% dari PDB di tahun 2023. Kondisi ini menjadi tanda meningkatnya kebutuhan pendanaan asing untuk menutup defisit transaksi berjalan tersebut sehingga suku bunga di dalam negeri harus lebih menarik di mata investor asing.

Rentang perdagangan USD/IDR pada hari ini diperkirakan antara 15.700 – 16.000. Pada hari Kamis kurs JISDOR Bank Indonesia (BI) berada pada 15.942.

Pasar Obligasi Negara Indonesia – Indikasi yield pada penutupan hari Kamis adalah 6,32% (1Y), 6,62% (3Y), 6,73% (5Y), 6,88% (10Y) dan 7,04% (20Y). Kemarin, yield relatif stabil di sepanjang kurva.

Arus dana asing di pasar modal Indonesia turun berdasarkan data terakhir. Indeks saham IHSG ditutup turun 39 poin pada posisi 7.141, pada tanggal 21 November 2024, dan kepemilikan asing pada saham Indonesia tercatat turun IDR 1,1 triliun. Di sisi lain, kepemilikan asing pada obligasi pemerintah turun IDR 957 miliar pada tanggal 20 November 2024. 

Berita Ekonomi

Namun belakangan ini pemerintah dan DPR justru telah melaksanakan tax amnesty jilid kedua dan mewacanakan jilid pengampunan pajak ketiga. Wacana pengampunan pajak jilid 3 terjadi pada awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tak heran sebenarnya jika hampir 6 tahun pascapelaksanaan tax amnesty, tingkat kepatuhan WP juga masih jauh panggang dari api. Tak banyak berubah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi data kepatuhan pajak menunjukkan rasio kepatuhan WP masih pada angka 83%. Angka itu masih di bawah standar yang ditetapkan OECD yakni pada angka 85%. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan juga tidak melonjak signifikan. Kontribusi mereka ke penerimaan negara juga tidak lebih dari 1% dari total penerimaan pajak negara. Sumber: Bisnis.com

Presiden Prabowo Subianto memastikan membawa oleh-oleh komitmen investasi senilai US$18,5 miliiar atau sekitar Rp294,6 triliun (asumsi kurs Rp15.930) dari lawatannya ke 5 negara. Adapun komitmen investasi itu antara lain China sebesar US$10 miliar , Kemudian komitmen US$7 miliar dari British Petroleum (BP), dan US$1,5 miliar CEO Roundtable Forum di Inggris. Sumber: Bisnis.com

Perusahaan asuransi jiwa, PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia hingga kuartal III/2024 mencatat pertumbuhan positif dari total pendapatan premi sebesar Rp15,5 triliun, atau tumbuh 4,4% year on year (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Karin Zulkarnaen, Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, mengatakan pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan dari premi bisnis baru sebesar 7% dan pertumbuhan produk asuransi tradisional sebesar 29%. "Dari berbagai solusi finansial yang kami tawarkan, mayoritas penjualan dilakukan melalui tenaga pemasar," kata Karin kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024). Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), pendapatan premi asuransi jiwa dari kanal digital atau e-commerce dalam lima tahun terakhir meningkat tajam, meskipun secara total angkanya tidak berkontribusi besar. Sumber: Bisnis.com

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merevisi target pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi Rp24 triliun pada 2024. Hal ini seiring dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menetapkan tarif pungutan ekspor CPO sebesar 7,5%. Perlu diketahui, aturan mengenai pungutan ekspor CPO diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 (PMK 62/2024) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Beleid ini pun berlaku per 22 September 2024. Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan, semestinya BPDPKS menargetkan pungutan ekspor CPO senilai Rp27 triliun untuk tahun ini. Sumber: Bisnis.com

Baca lebih lanjut, klik disini